peraturan menteri pendidikan nasional nomor 12 tahun 2007. 13. peraturan menteri pendidikan nasional nomor 12 tahun 2007

 
 13peraturan menteri pendidikan nasional nomor 12 tahun 2007 [Permendiknas] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Pasal 12 (1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam. Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 12. 157 Depdiknas. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007; 10. SMPLB. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/ MADRASAH. go. 4726, LL SETNEG : 8 HLM. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Oepartemen Pendidikan Nasional. 2007. 2011. PERATURANPEDIA. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 02. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 6. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikana, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. 1 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. com. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008. Tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan; Mengingat : 1. U. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan. 2013. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk. KOMINFO/11/2007,. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentangMENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; - 3 - 8. Nomor 12 tahun 2007 ttg standar pengawas. Mengingat : 1. Salinan Abstraksi. IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NO. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran NegaraPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja. BAB XIII Pembiayaan; 15. Biaya penyelenggaraan UNPK menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No. Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah Kualifikasi kepala laboratorium. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 18. Nomor Peraturan: 24: Tahun Peraturan: 2007: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. PERATURAN . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun. c. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12. FILTER. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 8. 4761, LL SETNEG : 11 HLM. BAB XI Kerjasama; 5. 112, TLN No. Kepribadian 1. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2007 KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menyelesaikan Standar Proses untuk. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) tahun untuk semua tingkat kelas. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. SALINAN. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Alhamdulillah standar proses ini telah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. Berita sebelumya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. Gurubagi. Nomor. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak. sekolah umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Permendikbud No. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan. Undang-Undang Nomor 20. b. Peraturan Menteri Pendidikan. ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sepanjang yang mengatur mengenai standar proses pada SMK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. DAN TENAGA KEPENDIDIKAN . PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dimana hal tersebut telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendirian Fakultas Sains dan Teknik Pada Universitas Nusa Cendana; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak. U. . 74/35,. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Gubernur ini mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan. Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. kemdikbud. BAB XI Kerjasama; 5. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 7. Permendiknas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional. Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 6. . 12. Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya P2PNFI adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan NasionalNomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah . 7/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia. pmk nomor 12/puu. Standar tersebut telah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, masing-masing dengan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah, Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. 12. Depdiknas. 8. 2007. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru. 18 - < 24 bulan 2. Tipe Dokumen. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, Muslikh, S. 3) Demensi Kompetensi : 1. 2007. Standar tersebut telah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, masing-masing dengan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah, Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Nomor 19 Tahun 2007 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kepala Sekolah. Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. . 50, LN. (2006). 3. 1 6 12,7 7,0 4,9 2 7-12 11,1 6,0 4,3 3 13-18 10,6 5,6 4,1 4 19-24 10,3 5,5 4,1. BAMBANG SUDIBYO. 4. 12 WIB. 8. Semoga informasi ini bermanfaat. 6. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 41 TAHUN 2007 TANGGAL 23 NOVEMBER 2007 STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDID IKAN DASAR DAN MENENGAH I. B. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2007 TANGGAL 28 MARET 2007 STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nomor Peraturan: 41: Tahun Peraturan: 2007: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri: Tempat Penetapan: DKI Jakarta: Tanggal. go. UM. 41 tahun 2007, tentang Standar Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan. Permen 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaa. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 25 TAHUN 2008 TANGGAL 11 JUNI 2008 STANDAR TENAGA. 10. 7. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Pasal 1. Nomor. Download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2007 melalui link di bawah ini: Download PDF (98. 1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (022) 8827728 [email protected]‐Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 31, LN. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 1. kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 13 Tahun 2015: Perubahan Kedua atas PP no. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan. 2007 Dan No. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR TENAGA LABORATORIUM. dengan keputusan presiden nomor 77/p tahun 2007; memutuskan : menetapkan : peraturan menteri pendidikan nasional tentang standar biaya operasi nonpersonalia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi DETAIL PERATURAN Abstrak. BAB XIII Pembiayaan; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Mengingat : 1. go. Belum ada data…. Pengembangan standar proses ini melalui perjalanan yang cukup panjang yaitu: temu awal, pengakajian bahan dasar, pengumpulan data lapangan, pengolahan data. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL: Nomor: 16: Tahun: 2007: Tentang: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: Status:. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. ABSTRAK PERATURAN. Pasal 1 (1) Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kepala Sekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 5. a. BAB XII Sarana dan Prasarana; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan. . 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah [JDIH BPK RI] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2007.